Materi Pak Pandani

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan sanksi tegas pada guru yang terbukti melakukan kecurangan selama penyelenggaraan ujian nasional (UN) 2017. Kepala Pusat Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud, Nizam mengatakan, Kemendikbud mengimbau daerah dan sekolah agar waspada terhadap praktik kecurangan.

"Pak menteri sudah menyampaikan bagi guru yang terlibat melakukan kecurangan akan diberi sanksi keras," kata dia dalam pesan singkat yang diterima Republika, Ahad (9/4).

Nizam menjabarkan, saksi yang akan diberikan, yakni mulai dari pengehentian tunjangan profesi, mencabut sertifikat, sampai pemecatan. Ia menjelaskan, hal itu bertujuan untuk menjauhkan pendidikan di Indonesia dari praktik kecurangan.

"Integritas anak kita bangun mulai dari pendidikan. Sekolah harus menjadi zona berintegritas, bebas kecurangan," jelasnya.

Nizam mengimbau bagi pihak terkait untuk turut membantu penyelenggaraan UNBK jenjang pendidikan SMA seperti, komunitas IT, peretas, para pakar, penyedia layanan internet, PLN, dan masyarakat.

"Demi layanan terbaik untuk anak-anak kita semua. Untuk Indonesia yang lebih maju lagi," tutur dia.

Berdasarkan data Kemendikbud, sebanyak 1.812.175 pelajar dari 20.557 SMA mengikuti UN 2017. Dari jumlah itu, sebanyak 1.144.411 pelajar dari 9.650 SMA akan mengikuti UNBK. Sementara sisanya, yakni, 667.764 dari 10.907 SMA mengikuti UNKP.

Pelaksanaan ujian nasional (UN) tidak akan serentak lagi.

Proses itu menurut Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan‎ (BSNP) Kiki Yuliati, mulai dilakukan tahun ini.

Yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih salah satu mata pelajaran (mapel) yang akan dites.

"Kenapa tahun ini mapel yang dites di UN hanya empat? Itu pun satu mapel cuma disuruh pilih,‎ misalnya jurusan IPA, siswa disuruh memilih Kimia, Biologi atau Fisika untuk dites. Di luar Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Itu karena bagian dari road map, di mana ke depan UN tidak lagi serempak," kata Kiki, Selasa (4/4).

Dengan tidak serentaknya pelaksanaan UN, jelasnya, setiap siswa akan dilihat kompetensinya berdasarkan pilihan mapel. Misalnya, pilihannya Kimia, standar kompetensinya diukur sesuai mapel itu.

Selain itu, resourches sharing juga bagian dari road map (agar UN tidak serentak), sehingga masing-masing sekolah bisa menentukan jadwal ujiannya tapi dengan standar terukur.

Juga menentukan kelulusan berdasarkan nilai ujian sekolah berstandar nasional (USBN), Ujian Sekolah (US), dan rapor yang persentasenya ditentukan sekolah.

"‎Kemendikbud dan BSNP ingin membangun kepercayaan. Dengan mengubah mekanisme pelaksaan UN yang kewenangannya didominasi sekolah, diharapkan masing-masing sekolah lebih memiliki integritas dan mampu melaksanaan UN yang sesuai standar," tandasnya.