 |
| UNBK SMK |
Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan FSGI membuka posko pengaduan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di 29 kota atau kabupaten, seperti Bima, Mataram, Batam, DKI Jakarta, Tangerang, Medan, Indramayu, Garut, Tasikmalaya, Pekalongan, dan lainnya.
Menurut dia, posko dibuka sejak 3 sampai dengan 13 April 2017. Pengaduan disampaikan melalui situs FSGI, akun media sosial FSGI, pesan singkat, dan surat elektronik. Selama tiga hari ini, FSGI menerima tujuh jenis aduan UNBK Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
"Penyelenggaraannya masih diwarnai dengan berbagai kendala teknis," ucap dia di Jakarta, Rabu 5 April 2017.
Aduan soal pelaksanaan UNBK SMK yang perlu mendapat perhatian pemerintah, antara lain:
1. Kepala sekolah terpaksa berhutang karena tiada biaya penyelenggaraan UNBK SMK.
Penyebabnya, dana BOS yang belum cair atau diterima sekolah.
Ratna menyebut, keterlambatan dana BOS terjadi di Tasikmalaya dan Garut, Jawa Barat. Harga server yang mahal, pengadaan jaringan dengan bandwith memadai juga tak murah, belum lagi penyedian laptop atau komputer jinjing untuk memenuhi ketentuan 1:3 atau satu komputer untuk tiga peserta ujian.
"Dana sekolah yang terbatas lebih diperparah dengan dana BOS belum cair atau diterima sekolah, sehingga banyak kepala sekolah terpaksa mencari hutangan," tutur Ratna.
2. Sekolah kewalahan menyediakan sarana dan prasarana UNBK.
Banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana laboratarium komputer yang memadai.
"Mayoritas sekolah di daerah kewalahan menyiapkan sarana dan prasarana," ujar Ratna. Sarana dan prasara itu, kata dia, komputer, jaringan LAN, dan internet sesuai spesifikasi yang ditentukan Kemdikbud. "Bahkan sejumlah sekolah di Jakarta juga meminjam laptop kepada murid dan guru."
Dia menyebut, hal ini terjadi di sejumlah sekolah di wilayah Mataram, Bima, DKI Jakarta, Tangerang, Pandeglang, Jambi, Bengkulu, Kota Medan, Batam, Tasikmalaya, Garut, Bogor dan Indramayu.
3. Para pencuri memanfaatkan sekolah yang lemah keamanannya.
Ratna menyebut, terjadi peristiwa kehilangan 20 unit laptop di SMKN 4 Kabupaten Tangerang.
Padahal unit komputer yang dimiliki sekolah tersebut dibanding dengan jumlah peserta ujian masih kekurangan 16 unit. Akibat peristiwa pencurian tersebut, total kekurangan komputer untuk UNBK mencapai 36 unit.
"Untungnya masalah ini terselesaikan karena sekolah dipinjamkan laptop oleh para siswanya," ujar Ratna.
4. Kendala teknis di lapangan persoalan teknis muncul di sejumlah daerah.
Misalnya, di SMKN 10 Bima. Dari 30 komputer, sebanyak tiga komputer mengalami "error" dan gagal "login".
5. Jadwal UNBK SMK rata-rata di sekolah negeri terbagi tiga sesi.
Apabila terjadi kendala teknis misalnya "login" ke server pusat, maka waktu ujian pun akan mundur dari jadwal yang semestinya.
6. Masih ada UN berbasis kertas.
Seperti di Bima (NTB), dua SMK negeri tidak mengikuti UNBK tapi menggunakan ujian kertas yaitu SMKN 4 dan SMKN 6 Bima.
Waktu tes UNBK tidak sama ditemukan di lapangan. Sekolah di wilayah Bima yang menggunakan kertas ujian masuk jam 08.00 dan keluar jam 10.30. Seharusnya juklak juknis SMK UNBK 2017 masuk jam 10.30 keluar jam 12.30 waktu setempat.
7. Permasalahan teknis di lapangan seperti di SMK di kota Pekalongan.
Sudah ada peringatan dari awal, data login jangan dipasang di meja peserta ujian, tapi ternyata tetap dipasang di meja. Akhirnya peserta ujian salah login, mereka login pakai data sesi dua. Akibatnya peserta ujian yang sesi dua akhirnya tidak bisa login, karena sudah dibuka soalnya dengan token di sesi satu.
Atas tujuh hal tersebut, Ratna mengatakan FSGI mengamati bahwa munculnya kesalahan-kesalahan teknis di lapangan tak hanya karena kesiapan komputer dan internet. Menurutnya, pemerintah tidak menyiapkan proktor dengan baik. Menurut pengakuan beberapa proktor, mereka terpaksa harus belajar sendiri. "Dengan fasilitas sendiri yang terkadang jauh dari memadai," Ratna berujar.
Sumber: https://nasional.tempo.co/read/news/2017/04/06/058863217/unbk-smk-7-kendala-ini-mesti-jadi-perhatian-pemerintah
