Materi Pak Pandani

*) disesuaikan pilihan siswa di sekolah

Temuan Ombudsman RI tentang guru yang bocorkan jawaban soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2016/2017 menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI akan mencari oknum guru tersebut. Namun sebelumnya akan dikonfirmasi terlebih dahulu kebenaran kunci jawaban.

"Kalau jawabannya cocok berarti ada bocor, kalau tidak cocok berarti bukan bocor," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/4).

Sekda mengatakan, jika jawaban soal itu tidak cocok, kata Saefullah, artinya itu adalah tindakan penipuan. Saefullah setuju pelaku harus dihukum berat jika ternyata bocoran itu merupakan jawaban yang benar.

Namun hingga kini Saefullah mengaku belum menerima laporan resmi mengenai hal itu. "Kalau cocok, itu perlu ditelusuri. Saya pikir ini kejahatan nasional, kejahatan moral, harus dihukum berat," kata dia.

Koordinator Tim 7 Bidang Pendidikan Ombudsman RI Rully Amirulloh mengatakan, terjadi praktik mal-administrasi pelaksanaan USBN. Hal ini patut disesalkan mengigat USBN menjadi syarat kelulusan.

Menurut Rully, salah satu sekolah di Jakarta Timur memberikan kunci jawab kepada siswa. Untuk mendapatkannya, siswa dipatok harga sebesar Rp 25.000 per mata pelajaran.

"Guru sekolah sempat membuat kunci jawaban setelah mendapat soal USBN H-4. Per mata pelajaran siswa dipungut biaya Rp 25.000. Itu pengakuan dari siswa," tutur Rully.

Di sisi lain, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK di ibukota tetap dilaksanakan. Kendati jumlah komputer yang tersedia masih terbatas. 

Ilustrasi Kunci jawaban

Temuan Ombudsman RI terkait adanya jual beli kunci jawaban soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di wilayah Jabodetabek langsung direspon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menurut Irjen Kemendikbud Daryanto, temuan itu akan segera ditindaklanjuti dan jadi bahan evaluasi.

‎"Sebenarnya sudah ada SOP pengawasan USBN. Namun, sebagus apa pun SOP-nya bila pelaksananya tidak bisa menjalankan dengan baik, hasilnya pun tidak maksimal. Yang harus dijaga adalah suasana kebatinan siswa. Jangan sampai mereka tertekan sehingga memengaruhi semangat belajarnya," kata Daryanto di Jakarta, Selasa (4/4).

‎Dalam kesempatan itu Pimpinan Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengungkapkan, timnya menemukan sekolah-sekolah wilayah Jabodetabek mendapatkan kunci jawaban soal dengan membayar Rp 25 ribu per mata pelajaran. Temuan ini berdasarkan observasi dan wawancara tim ORI di lapangan.

"Di Lebak Bulus dan Jakarta Timur saja pungutan Rp 25 ribu ‎marak. Apalagi wilayah lain yang jauh dari pemantauan pusat,‎" ungkap Rully, tim ORI yang melakukan observasi di lapangan.

‎Menanggapi itu, Daryanto mengatakan, bila setiap siswa dipungut Rp 25 ribu untuk kunci jawaban, terlalu murah. Dia pun meminta harus diteliti lebih jauh apakah kunci jawabannya benar atau tidak.

"Karena ini berupa kunci jawaban pilihan berganda jadi rawan manipulasi. Pungutan Rp 25 ribu, terlalu murah itu, jadi harus dilihat lagi," tegasnya

Ombudsman RI (ORI) menemukan banyak pelanggaran da‎lam pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) 2017 yang dilaksanakan 20-23 Maret.

Menurut Ahmad Suaedy selaku pimpinan ORI, dengan temuan maladministrasi tersebut menjadikan USBN sia-sia.

"Tim kami menemukan banyak maladministrasi terjadi pelaksanaan USBN, baik yang diatur dalam pos USBN maupun yang tidak atur dalam pos USBN," kata Ahmad dalam laporannya kepada Irjen Kemendikbud Daryanto di Kantor ORI, Jakarta, Selasa (4/4).

Yang memb‎uat ORI prihatin, pengawas justru melakukan pelanggaran.

Ini dilihat dari sikap pengawas yang keluar masuk ruangan dan tidak maksimal melakukan pengawasan.

Ironisnya, pengawasnya justru menggunakan alat komunikasi elektronik.

"Tim kami menemukan pengawas main game saat mengawas. Bahkan mereka membiarkan siswa bekerja sama untuk mengisi ujian. Mereka juga tidak melarang siswa membawa alat komunikasi dan elektronik," ujarnya.

Anehnya lagi, tambah Ahmad, pengawas adalah guru mata pelajar‎an yang sedang diujikan sehingga berisiko terjadi kebocoran.

Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) masih karut-marut. Selain terkesan dipaksakan, pemerintah pusat, daerah dan pihak sekolah juga terbukti tak mampu menjaga esensi dari sebuah ujian, yakni menumbuhkan sikap jujur. Pasalnya, penyelenggaraan ujian yang menjadi sarana penentu kelulusan siswa dan untuk mengukur kualitas akademik sekolah itu masih diwarnai kebocoran soal.

Sekertaris Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menilai, pelaksanaan USBN untuk jenjang SMP sederajat pekan lalu menjadi contoh konkret bahwa pemerintah masih gagal menghilangkan beragam proses kecurangan. Menurut dia, kecurangan tersebut membuat guru, tenaga kependidikan dan siswa menjadi korban. Stigma terhadap guru semakin menguat meskipun pihak yang membocorkan soal diduga kuat berasal dari lembaga bimbingan belajar.

“Intinya (kebocoran soal dan kunci jawaban) sudah kami kasih data yang paling valid kepada Kemendikbud. Atas dasar banyak pertimbangan, kami tidak ingin guru dan siswa yang dihukum. Karena biasanya kalau terjadi kecoboran, pihak yang dihukum lari ke mereka (guru dan siswa). Kami ingin pemerintah melakukan perbaikan ke depan. Jadi ada evaluasi USBN. Bentuk evaluasinya seperti apa, tentu akan berbeda pandangan,” ujar Retno di Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017.

Ia menyatakan, dengan mekanisme USBN, ujian sekolah menjadi rawan intervensi. Pasalnya, pemerintah pusat dan daerah terlibat langsung dalam pembuatan soal. Menurut dia, mekanisme ujian sekolah tahun lalu, saat tak disusupi soal yang menjadi penanda kualitas nasional, kualitasnya jauh lebih baik. “Kalau FSGI menilai USBN ini seperti UN yang persoalannya dipindahkan ke daerah. Kecurangannya tetap ikut. Kenapa pakai nomenklatur USBN ada nasionalnya. Kami guru yang tahu kondisi anak harus diteskan seperti apa. Ada bukti ujian sekolah sebelum jadi USBN tak bocor sama sekali,” katanya.

Ia menyatakan, pemerintah belum memberikan kepercayaan penuh kepada guru terkait ujian sekolah. Hal itu ditandai dengan adanya 20-25 persen materi soal dari pusat. Menurut dia, guru yang tergabung dalam Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP), yang pada dasarnya dipercaya untuk membuat soal USBN, pada kenyataanya hanya bertugas menyusun soal yang telah dibuat pemerintah pusat.

“Pemerintah kalau ingin menyerahkan pada guru, serahkan saja semua. Memberikan kepercayaan penuh kepada MGMP. Kami yakini USBN itu bukan wewenang sekolah. Sekolah cuma melakukan sosialisasi, fotokopi soal dan mengawal pelaksanaan USBN. Sekolah bukan yang merancang soal. Yang merancang pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hanya segelintir guru saja yang terlibat. Banyak guru yang bilang, dari 40 soal, mereka hanya suruh bikin 7. Yang keluar hanya 1 soal. Itu artinya guru tak mungkin membocorkan, karena terpencar-pencar soal yang dipilih,” katanya.

Retno menegaskan, kegagalan penyelenggaraan USBN harus menjadi pertimbangan kuat begi pemerintah untuk kembali mengeluarkan wacana moratorium Ujian Nasional (UN). Menurut dia, tak ada yang bisa menjamin pelaksanaan UN pada bulan depan akan terbebas dari segala bentuk kecurangan. “Ya kami kembali menyuarakan moratorium UN. Siapa yang bisa menjamin UN tak bocor meskipun sekarang akan pakai komputer (UNBK)?,” ucapnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku akan menindaklanjuti temuan FSGI tersebut dan melakukan evaluasi penyelenggaraan USBN. “Mulai sekarang praktik tidak terpuji semacam itu harus dikikis habis. Itu bagian dari revolusi mental di sektor pendidikan. Saya tahu hal itu tidak mudah. Tapi saya yakin kalau sudah menjadi kesepakatan dan tekad bersama semua pasti bisa,” ujarnya.

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tingkat SMA/sederajat baru saja selesai dilaksanakan. Bulan depan, giliran tingkat SMP/sederajat yang akan menghadapinya.

Mungkin ada yang belum paham apa beda antara USBN dengan Ujian Nasional (UN) yang rutin dilaksanakan tiap tahun. Katanya UN sekarang bukan penentu kelulusan, apa betul? Lalu, apa sebetulnya USBN itu?

Untuk itu, simak wawancara detikcom dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat berbincang di Barelang, Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis (23/3/2017) berikut ini:

Ujian Sekolah selama ini kan tidak menentukan kelulusan, apakah sama halnya dengan USBN?

Menentukan kelulusan. Malah sekarang, Ujian Nasional yang nggak. Sekarang yang rawan (bocor) itu USBN karena menentukan kelulusan.

Bagaimana bila soal USBN sampai bocor?

Tapi kalau bocor segala itu kan baru tahun ini. Kalau dulu kan nggak ada USBN. Kalau dulu bocor, nggak ada yang ribut wong semuanya bocor. Kan Ujian Sekolah.

USBN ini kan justru kalau sekarang banyak cerita bocor itu berarti bagus, karena selama ini sudah bocor (tapi) pada diam saja. Karena yang buat (soalnya) sekolah, dibocorkan gurunya pun tidak ada yang tahu. Nggak ada yang ngawasi, nggak ada standarnya.

Padahal kita punya standar nasional pendidikan. Baru ini kita perlakukan betul standar itu.

Apakah semua sekolah sudah siap dengan USBN?

Memang banyak yang belum siap makanya harus pelan-pelan. Tahun depan sudah lebih baik lah, karena kalau ada pelanggaran kita beri sanksi. Sekarang pun yang melanggar akan diberi sanksi.

Kan dulu, dulu nggak ada Ujian Sekolah Berstandar Nasional, semaunya guru (membuat soalnya). Karena kebijakan itu baru berapa bulan, mereka banyak yang masih belum siap dan lagi sekarang kita kontrol semua.

Adakah pihak eksternal yang awasi pelaksanaan USBN?

LSM kita libatkan, ICW kita persilakan awasi. Selama ini memang nggak beres. Sekarang ada berita, berarti bagus. Kita perbaiki sistem ke depan dan terus kita perbaikan terus.

Siapa yang membuat soal USBN?

Regional, dan itu yang menentukan kelulusan.

Dulu kan banyak siswa yang tidak serius dengan ujian sekolah, karena fokus di UN. Terkadang ada siswa yang sebetulnya tak lulus, tapi diluluskan oleh gurunya. Bagaimana dengan sekarang?

Saya dulu juga begitu kok. Sekarang sudah nggak bisa. USBN menentukan kelulusan. Banyak orang nggak tahu bahwa Ujian Nasional tak menentukan kelulusan.

Kalau dulu kan nilai rapor pun bisa dimainkan guru. Kalau sekarang nggak bisa itu. Sekarang begitu nilai keluar, langsung masuk Data Pokok Pendidikan, sudah dikunci. Kalau nggak begitu kita nggak akan maju.

Misalnya sekarang ada lembaga pengguna lapangan kerja terima lamaran, bisa ambil data ke Data Pokok Pendidikan. Sekarang sekolah nggak bisa palsukan nilai. Karena sekarang, seminggu setelah ujian ini nilai harus masuk.

Apakah berlaku juga untuk sekolah swasta?

Sekolah swasta juga sama, kecuali yang belum terakreditasi. Sekolah yang belum terakreditasi, ujiannya harus numpang ke sekolah lain. Tapi yang tanda tangan keterangan ujian itu sekolah yang ketempatan.

Tapi selama ini kan sekolah swasta bergantung pada kebijakan yayasan. Bagaimana kalau yayasan 'menakut-nakuti' guru agar mengatrol nilai siswanya?

Sekarang yayasan pun nggak bisa nakut-nakutin lagi. Sekarang ini, dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional ini guru aman.

Setelah USBN kan masih ada UN, bagaimana persiapannya?

Sudah. Semua soal sudah di provinsi dan dijaga polisi. Tinggal nanti didistribusi ke sekolah-sekolah saja pada H-3. Peserta UN 2017 ada 7,8 juta untuk SMP-SMA.

Kalau UN lewat komputer (UNBK), soal baru sampai kalau dia duduk di depan komputer.

Ada tambahan peserta UNBK?

Dulu sudah, tapi kecil, hanya nggak sampai 10 persen. Sekarang untuk SMA/SMK sudah 80 persen, SMP 40 persen.

Dengan begitu kita tahu kan berapa sekolah yang membutuhkan komputer. Kita akan bekerja sama dengan Menkominfo dan Kementerian ESDM untuk ini.

Ilustrasi Bocoran Kunci Jawaban

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengaku menerima sejumlah laporan terkait kasus kebocoran soal ujian sekolah berstandar nasional (USBN) 2017.
Laporan kebocoran soal USBN itu diantaranya dari Pekanbaru, Medan, Indramayu, Kudus dan Pati, Jakarta, serta Nusa Tenggara Barat.

Diantara laporan yang masuk menyebutkan bahwa bocornya soal USBN dimulai dari bimbingan belajar (bimbel) berinisial Q dan IS.

Presidium FSGI Wilayah Jakarta Heru Purnomo menuturkan, bocoran soal USBN di bimbel itu dijual sampai Rp 10 juta. ’’Terdiri dari enam paket kunci jawaban,’’ katanya kemarin (23/3).

Harga bocoran itu memang terlihat cukup mahal. Tetapi pada praktiknya siswa cukup iuran antara Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu untuk mendapatkan kunci jawaban.

Kemudian kuci jawaban dikirim ke siswa pada 19 Maret atau H-1 dimulainya USBN jenjang SMA dan SMK.

Heru menuturkan modus penyebaran kunci jawaban USBN sama dengan unas.

Yakni kunci jawaban dikirim melalui aplikasi WharsApp (WA) atau Line.

’’Bedanya kalau USBN disebar H-1 ujian. Sementara kalau unas disebar pada hari H,’’ tuturnya.

Terkait dengan dugaan bahwa yang membocorkan soal USBN adalah guru, menurut FSGI sangat kecil peluangnya.

Sebab jika guru memang berniat membocorkan soal ujian, tidak hanya untuk USBN saja.

Tetapi juga bocor saat digelar ujian sekolah (US). Namun nyatanya yang terjadi kebocoran hanya pada USBN saja.

Sekjen FSGI Retno Listyarti mengatakan ada beberapa alasan siswa berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan nilai USBN yang tinggi.

Diantaranya adalah nilai USBN nantinya akan dicetak bersamaan dengan ijazah.

Semua siswa tentu ingin mendapatkan nilai USBN yang tinggi di dalam ijazahnya.

Supaya bisa mudah mencari kerja atau diterima di perguruan tinggi favorit.

Dia memprediksi tahun ini konsentrasi potensi kebocoran soal ujian justru pada USBN. Sayangnya ini tidak diantisipasi oleh Kemendikbud.

Mereka lebih fokus mengamankan unas yang mulai digelar awal April nanti.

Kementerian yang dipimpin Muhadjir Effendy itu mengira USBN, layaknya ujian sekolah pada umumnya, berlangsung lebih tertib. Apalagi 75 persen butir soal ujiannya dibuat oleh guru.

Mendikbud Muhadjir Effendy akhirnya mengakui memang masih banyak kelemahan dalam USBN 2017.

’’Karena USBN baru pertama kali dilaksanakan. Apalagi penyelenggara haru berbagi konsentrasi antara USBN dengan unas,’’ katanya kemarin (23/3).

Muhadjir mengatakan semua masalah yang terjadi akan didata untuk bahan penyempurnaan penyelenggaraan USBN ke depan.

Muhadjir mengatakan mulai sekarang praktek-praktek tidak terpuji dalam penyelenggaraan ujian harus dikikis habis dari sekolah.

Dia mengatakan upaya ini merupakan bagian dari gerakan revolusi mental di sektor pendidikan. ’’Saya akui ini tidak mudah,’’ tuturnya.

Namun mantan rektor Univ. Muhammadiyah Malang itu mengatakan, selama ada tekad dan kemauan bersama, upaya itu bisa dilakukan.

Dia menjelaskan saat menggelar inspeksi USBN di Malang rabu lalu (22/3) ujian berlangsung lancar dan bagus. Memang masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya.

Seperti guru yang mengawasi tidak disilang dengan guru dari sekolah lainnya. Muhadjir justru mengapresiasi upaya Pemda Mempawah, Kalimantan Barat, yang mengatur pengawas USBN dengan sistem silang dengan sekolah lain.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menduga banyak terjadi kebocoran soal dan kunci jawaban ujian sekolah berbasis nasional (USBN) 2017 di sejumlah daerah. Berdasarkan laporan yang diterima FSGI, terungkap bahwa para siswa memperoleh bocoran dengan membeli dari tempat bimbingan belajar (bimbel) yang berinisial Q dan IS.

Dia menyebut modus pembocoran sama polanya dengan pembocoran kunci jawaban ujian nasional (UN) selama ini. Yaitu kunci jawaban dikirim melalui aplikasi Whatsapp dan Line. Bedanya, kata Retno, bocoran UN baru dikirim beberapa jam menjelang soal diujikan. Sedangkan kalau USBN siswa sudah memperoleh satu hari sebelumnya.

"Tidak hanya jawaban pilihan ganda, tetapi juga jawaban esai lengkap dengan clue soal sesuai paket yang diterima siswa bersangkutan," kata Retno, Rabu (23/3). USBN menyediakan empat paket soal, yaitu dua paket soal utama dan dua paket soal susulan.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang berencana mempersiapkan aturan untuk menghukum guru dan sekolah jika terbukti membocorkan soal USBN. FSGI lantas mempertanyakan apakah pemerintah sudah menyiapkan hukuman untuk bimbel dan pihak lain yang membocorkan USBN.

Meski tidak membuka posko pengaduan USBN, FSGI malah menerima laporan dari sejumlah daerah terkait kebocoran soal USBN dari sejumlah daerah, yaitu Pekanbaru (Kepulauan Riau), Kota Medan (Sumatra Utara), Indramayu (Jawa Barat), Kudus dan Pati (Jawa Tengah), Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat (DKI Jakarta), serta Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada juga laporan tentang pelaksanaan USBN yang tanpa kebocoran seperti di Tasikmalaya, Bogor, Garut Jambi, dan Bengkulu.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengungkapkan bocoran soal ujian sekolah berstandar nasional (USBN) diduga diperoleh siswa dari tempat bimbingan belajar (bimbel). Ada dua tempat bimbel yang disinyalir menyebarkan jawaban tersebut yakni bimbel berinisial Q dan IS.

Retno mengungkap, dari penelusuran FSGI, bocoran soal dijual dengan kisaran harga Rp 10 jutaan untuk enam paket kunci jawaban. Kunci jawaban itu baik esai maupun pilihan ganda. "Umumnya para siswa berkelompok sehingga bisa patungan antara Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu per orang. Kelompok maksimal yang bisa ditoleransi adalah 70 orang per kelompok," ujarnya, Rabu (23/3).

Dia menyebut modus pembocoran sama polanya dengan pembocoran kunci jawaban ujian nasional (UN) selama ini. Yaitu kunci jawaban dikirim melalui aplikasi Whatsapp dan Line. Bedanya, Retno mengatakan, bocoran UN baru dikirim beberapa jam menjelang soal diujikan. Sedangkan kalau USBN siswa sudah memperoleh satu hari sebelumnya. "Tidak hanya jawaban pilihan ganda, tetapi juga jawaban esai lengkap dengan clue soal sesuai paket yang diterima siswa bersangkutan," kata Retno. USBN menyediakan empat paket soal, yaitu dua paket soal utama dan dua paket soal susulan.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang berencana mempersiapkan aturan untuk menghukum guru dan sekolah jika terbukti membocorkan soal USBN. FSGI lantas mempertanyakan apakah pemerintah sudah menyiapkan hukuman untuk bimbel dan pihak lain yang membocorkan USBN.

Meski tidak membuka posko pengaduan USBN, FSGI malah menerima laporan dari sejumlah daerah terkait kebocoran soal USBN dari sejumlah daerah, yaitu Pekanbaru (Kepulauan Riau), Kota Medan (Sumatra Utara), Indramayu (Jawa Barat), Kudus dan Pati (Jawa Tengah), Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat (DKI Jakarta), serta Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada juga laporan tentang pelaksanaan USBN yang tanpa kebocoran seperti di Tasikmalaya, Bogor, Garut Jambi, dan Bengkulu.

Beredar soal ujian sekolah yang menyinggung sentimen SARA. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengimbau dinas pendidikan provinsi memberikan sanksi bagi guru yang membuat soal.

"Berikan sanksi yang keras untuk guru pembuat ujian sekolah. Kami ingatkan untuk tidak terulang," kata Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud Nizam saat berbincang dengan detikcom, Rabu (22/3/2017).

Nizam menjelaskan, dalam ujian sekolah, Kemendikbud tidak terlibat hingga membuat soal. Kemendikbud hanya memberikan kisi-kisi dan contoh-contoh soal.

Dia menegaskan soal ujian sekolah tak boleh menyinggung sentimen SARA, pornografi, politik, dan merek produk. Tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), yang membuat soal, diminta agar dibina di dinas pendidikan provinsi.

"Pembinaan guru dari dinas provinsi dan kabupaten karena sudah otonomi. Kami berikan imbauan ke dinas (pendidikan) provinsi dan kabupaten," ucapnya.

Sebelumnya beredar soal yang menyinggung sentimen SARA. Soal yang tersebar adalah soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diujikan pada Selasa, 21 Maret 2017, yang berbunyi:

Sekelompok Islam garis keras melakukan sweeping ke aula gereja di Kota Bogor, didapati sekelompok umat Nasrani sedang melakukan kegiatan Natal. Hal yang dilakukan sekelompok Islam garis keras itu termasuk pelanggaran pada UUD 1945 pasal...

A. 28 E ayat 1
B. 30 ayat 1
C. 29 B
D. 31 A
E. 27

Pihak Kemendikbud masih menyelidiki di kabupaten/kota mana soal USBN itu beredar. Soal USBN dibuat oleh Tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran kabupaten/kota. Informasi awal yang diterima, soal PPKn itu beredar di kabupaten/kota di Jawa Timur.

JAKARTA - Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, ujian sekolah berstandar nasional (USBN) rentan bocor. Ini karena banyaknya celah yang memungkinkan terjadinya kebocoran.

"UN yang dijaga ketat hingga melibatkan aparat kepolisian saja masih bocor, apalagi USBN yang tanpa pengaman sama sekali kecuali bermodal penandatangan Pakta Integritas," kata Retno, Kamis (23/3).

Kerahasiaan/keamanan soal USBN kurang terjamin karena dibagikan ke sekolah beberapa hari sebelum pelaksanaan ujian dengan menggunakan CD/flashdisk. Soal digandakan sekolah.

"Sekolah kemungkinan besar menjaga kerahasiaan karena terikat pakta integritas di atas materai 6000, tapi transfer ke ratusan flashdisk akan sangat sulit terdekteksi jaminan keamanannya,” tambah Fahmi Hatib, Presidium FSGI wilayah Indonesia Timur.

Ilustrasi Ujian USBN

Kunci jawaban soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di sejumlah daerah diduga mengalami kebocoran. Pembocoran kunci jawaban itu melalui layanan pesan WhatsApp dan internet.

Informasi yang diterima di Jakarta, Selasa (21/3) diketahui kunci jawaban USBN untuk mata pelajaran PPKN dan Pendidikan Agama Islam menyebutkan bahwa kunci jawaban beredar via layanan pesan WhatsApp yang berisi tautan jawaban soal USBN di Google Drive. "Tautan itu berisi soal bocoran USBN yg dibuat oleh MGMP PPKN dan PAI. Tautan itu dibagikan di grup guru oleh salah satu guru sekolah, namun tidak ada respon pihak berwenang saat itu," ujar seorang guru SMA di Jakarta yang enggan disebutkan namanya.

Setelah dicocokkan, ternyata kunci jawaban dan soal USBN yang dibuat MGMP tersebut sama baik tipe A maupun B. Namun, lanjut dia, para peserta ujian hanya sebagian yang mengetahui kebocoran itu. Bagi yang mengetahuinya maka bisa mengerjakan dalam waktu singkat.

Kebocoran diduga tidak hanya dua mata pelajaran tersebut namun kemungkinan semua mata pelajaran. "Kami juga resah dan menyesalkan hal seperti ini terjadi dan menodai kejujuran. Pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan moral menjadi ternodai," katanya.

Selain di Jakarta, bocoran soal tersebut juga menyebar di Pati dan Kudus. Inspektur Jenderal Kemdikbud, Daryanto, menyayangkan kebocoran soal itu. "Kalau Ujian Nasional (UN) mungkin wajar kalau bocor, karena skalanya besar. Maka untuk antisipasi kami kerja sama dengan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara)," kata Daryanto.

Kemendikbud telah menurunkan tim untuk menginvestigasi kasus kebocoran soal USBN itu. Pihaknya akan menyelidiki siapa yang mengunggah kunci jawaban itu. "Kebangetan kalau guru yang menyebarkan, karena kementerian sudah memberikan amanah penuh ke guru," sesal Daryanto.

Meski demikian pihaknya juga berhati-hati, karena mewaspadai adanya sejumlah pihak yang ingin memperkeruh suasana.

Kepala Pusat Penelitian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof Nizam mengatakan, sekolah menjadi penanggung jawab utama ujian sekolah, mulai dari penyusunan soal, penyelenggaraan, hingga pemeriksaan.

Pemerintah hanya memberikan 20-25 persen soal sebagai acuan, memberikan pelatihan penulisan soal, dan bantuan hibah bagi musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk membuat soal ujian sekolah berstandar nasional (USBN).

"Pembinaan langsung kan di dinas kabupaten/kota dan provinsi. Kalau sampai ada soal USBN yang bocor, sanksinya ya sesuai aturan di masing-masing daerah," kata Nizam di Kantor Kemendikbud, Senin (20/3).

Terpisah, Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad mengatakan, sanksi bagi sekolah yang membocorkan soal USBN tergantung daerahnya.

‎Kemendikbud hanya menginginkan soal-soal disusun berdasarkan apa yang sudah diajarkan.

"Kalau masih ada kebocoran, ini menyangkut masalah integritas. Makanya kenapa USBN dipercayakam kepada guru, agar jangan ada lagi kebocoran. Lagipula untuk apa sih dibocorkan? Toh guru-gurunya sudah tahu materi apa yang akan diujiankan," ujarnya.

Dengan membocorkan soal, tidak bisa‎ memotret kemampuan anak dengan bena‎r.

Murid akhirnya tidak bisa merefleksikan hasi belajarnya secara optimal.

"Kami berharap semuanya jujur memetakan kemampuan masing-masing daerah agar treatment-nya tepat," pungkas Hamid.

Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2017 bukan hanya menjadi sarana untuk menilai kemampuan akademik siswa. Tetapi juga menakar integritas guru.

Pasalnya, naskah soal USBN sepenuhnya dibuat oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada sekolah untuk menggandakan soal.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad menegaskan, pelaksanaan USBN tahun ini pada dasarnya untuk menilai kejujuran guru. Bukan hanya sebagai alat penentu kelulusan siswa.

Menurut dia, pemerintah juga mengabulkan keinginan guru yang menuntut kewenangan penuh untuk memberikan penilaian kepada siswa.

“USBN kan ujian yang diselenggarakan sekolah, jadi kami hanya mengawasi. Jika masih ada terjadi kebocoran soal, itu berarti ada masalah dalam integritas guru. Kami akan mengevaluasi dan jika ada kecurangan, tentu akan ada sanksi. Dengan membocorkan soal itu artinya guru tak bisa memotret kamampuan anak didiknya dengan benar,” ujar Hamid di Gedung A Kantor Kemendikbud Senayan, Jakarta, Senin, 20 Maret 2017.

Hamid menyatakan, kejujuran guru menjadi sangat penting agar tak merugikan masa depan siswa. Ia menyatakan, pemerintah pusat pasti akan menelusuri dan menindaklanjuti setiap laporan negatif seperti dugaan kebocoran soal.

Pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Selain siswa diberikan pilihan untuk mata pelajaran (Mapel), tahun ini kali pertama dilaksanakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN).

Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tidak memasang target spesifik untuk pelaksanaan UN 2017. Ia hanya meminta agar semua sekolah harus bersih dari praktik kecurangan, baik dalam penyelenggaraan UN maupun USBN.

"Saya berharap UN dan USBN menjadi momentum untuk sekolah-sekolah dan para pelaku, serta penanggung jawab sekolah agar bisa mengamankan, dan jangan sampai ada tindakan-tindakan tidak terpuji. Kita mulai membersihkan Indonesia dari praktik-praktik tidak baik, dan kita mulai dari sekolah," kata Muhadjir, Minggu (19/3).

Dia menambahkan, untuk melihat kejujuran sekolah, tidak ada lagi polisi berseragam yang melakukan pemgawasan. Semuanya diserahkan ke sekolah.

Terlebih soal USBN diserahkan sepenuhnya kepada musyarah guru mata pelajaran (MGMP), di mana pusat hanya menyumbang 20 persen.

Ini peringatan serius bagi para kepala sekolah (Kasek). Menjelang ujian sekolah berstandar nasional (USBN) pada Rabu (15/3), seluruh Kasek SMA/ SMK mengambil master soal. Mereka diwanti­wanti khusus. Jangan sampai bocor!

Master soal diambil di kantor Cabang Dispendik Wilayah Gresik kemarin (13/3). Master soal disimpan dalam compact disc (CD).

Kepala Cabang Dispendik Wilayah Gresik Puji Hastuti menegaskan, seluruh sekolah wajib menjaga kerahasiaan soal USBN. Operator diminta segera memasukkan master soal ke aplikasi untuk disimpan di server sekolah. ’’Sekolah bertanggung jawab atas kerahasiaan soal. Jangan sampai bocor,’’ tegas Puji. Adakah yang rawan bocor? Dispendik sudah mengingatkan kemungkinan kebocoran. Kasi Pendidikan SMA/SMK Rita Riana mengingatkan, jika sampai terjadi kebocoran, sekolah bisa menerima sanksi sosial. ’’(Kalau bocor, Red) yang rugi sekolah. Masyarakat akan menghukum sekolah dengan sanksi sosial,’’ ujar Rita.

Bentuk sanksi sosial adalah nama baik dan reputasi sekolah tercemar. Hal itu pasti berdampak pada penerimaan siswa baru. Kerawanan kebocoran tersebut terjadi di sekolah yang mengadakan USBN dengan sistem paper based test (PBT) atau kertas. Sebab, soal bakal dicetak sekolah sesuai dengan jumlah siswa. Tidak ada jaminan. Sebab, kini kendali penuh atas master soal USBN berada di tangan Kasek.

Saat menerima master soal kemarin, sekolah berjanji menjaga kerahasiaan soal USBN. Kepala SMA Bahrul Ulum Sekapuk, Ujungpangkah, Yahya Suharyanto menyatakan siap bertanggung jawab atas kerahasiaan soal. Dia menjamin tidak bocor. SMA Bahrul Ulum mencetak soal pada H­1 pelaksanaan USBN Senin depan (20/3). ’’Kami simpan di tempat yang aman,’’ ujar Yahya.

Jadwal USBN tidak sama antara SMA dan SMK. Di Kabupaten Gresik, pelaksanaan dilakukan dua cara. Yaitu, USBN berbasis komputer dan paper based test atau kertas. USBN komputer untuk SMA dimulai besok. Pelaksanaannya enam hari penuh. Yaitu, 15–16 Maret dan 20–23 Maret. Per hari satu mata pelajaran (mapel) diujikan. SMA yang USBN berbasis kertas melaksanakan ujian empat hari. Mulai 20 Maret hingga 23 Maret. Per hari dua mapel.

Jenjang SMK menyelenggarakan USBN selama tiga hari: 20–22 Maret. Sebab, USBN jenjang SMK hanya mengujikan tiga mata pelajaran. Yakni, pendidikan agama, PPKn, dan ilmu komputer.

Sumber: Jawapos 14 Maret 2017