Materi Pak Pandani

Problematika di dunia pendidikan begitu kompleks. Salah satunya, di sektor guru. Isu seperti kesejahteraan, kualitas, sampai perlindungan menjadi PR sampai saat ini. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos M. Hilmi Setiawan bersama Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi di Gedung Guru, Jakarta, Rabu (25/4). Menyambut peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), persoalan apa yang masih perlu dituntaskan di lingkungan guru?

Ada dua hal penting. Kebutuhan dan peran guru. Kebutuhan itu terkait dengan otonomi dan kedaulatan guru. Guru belum berdaulat dan merdeka secara profesi. Untuk peran, guru sebagai lokomotif perubahan belum maksimal.

Maksud dari guru belum berdaulat dan merdeka itu apa? Di daerah, misalnya, guru masih sering ditarik pada urusan politik praktis di daerah setempat. Dalam menjalankan perannya, kadang guru juga belum merdeka dalam berinovasi di pembelajaran. Kemudian, untuk urusan mendapatkan hak seperti tunjangan profesi, guru masih direpotkan dengan urusan administrasi.

Ada suara bahwa kinerja guru belum maksimal. Benarkah?

Kesadaran untuk selalu belajar harus ditanamkan kepada guru. Penanaman ini tidak hanya dilakukan saat sudah menjadi guru, tetapi sejak menjalankan kuliah di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP). Sekarang ada PPG (pendidikan profesi guru) yang berasrama. Selama tinggal di asrama, harus ditanamkan kesadaran untuk selalu belajar. Bukan tinggal di asrama hanya kumpul-kumpul saja.

Pada era Industri 4.0, ada yang menyebut peran guru akan digantikan teknologi atau komputer?

Tentu guru yang bagaimana dulu. Guru itu makhluk yang harus menjadi teladan. Jadi kawan yang enak diajak ngobrol dan diskusi oleh siswanya. Kemudian, memberikan kesempatan yang terbuka kepada siswanya untuk mengembangkan diri. Guru seperti itu tidak bakal tergantikan oleh komputer.

Anda memimpin organisasi profesi dengan jutaan anggota. Selain itu, Anda menjadi dosen. Apakah masih ada waktu untuk keluarga?

Saya itu sangat jatuh hati kepada guru. Saya seperti meninggalkan semuanya. Saya memiliki dua anak. Saya kalau ngomongngomong sama anak-anak, sangat sedikit waktunya. Kedua anak saya berprofesi dokter. Pada waktu yang tidak banyak itu, saya sering berpesan untuk menjadi dokter yang berpihak pada kemanusiaan.

*Sumber: Jawa Pos · 28 Apr 2018

Dengan ini saya menyampaikan ihwal tunjangan profesi sertifikasi yang belum dibayar pada Januari hingga Desember 2016. Pada April 2016, seperti juga guru-guru lain, saya diminta melengkapi berkas untuk pembayaran tunjangan profesi sertifikasi. Guru-guru lain mendapatkan tunjangannya, sedangkan saya tidak. 

Jakarta - Jumlah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG belum memadai untuk memenuhi kebutuhan guru profesional di sekolah-sekolah. Sejumlah cara ditempuh, termasuk mendorong guru dalam jabatan ikut PPG. 

Medan – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menggelar focus group discussion (FGD) review capaian pembelajaran program pendidikan profesi guru (PPG) 2017 dan penentuan kelulusan proses dan hasil belajar mahasiswa program PPG 2018.

“PGD ini sebagai upaya persiapan merancang pelaksanaan program PPG Reguler di 2018,” kata Direktur Pembelajaran Dirjen Belmawa Kemenristekdikti, Paristiyanti Nurwardani MP, kemarin di ruang rapat Digital Library Unimed. Disebutkannya, pemerintah melalui Kemristekdikti bersama Kemdikbud akan membuka pendaftaran calon mahasiswa baru program PPG reguler di 2018 ini.

Disebutkannya, di beberapa PTN, termasuk Unimed telah resmi memiliki program studi PPG. Di Unimed program PPG reguler usulan pembukaan program studi tersebut telah disetujui Kemristekdikti sejak akhir 2017.

Paristiyanti bersama dengan tim pembahas mengatakan, pada tahun sebelumnya program PPG ini baru diberikan bagi guru-guru alumni SM3T.

“Karena perintah undang-undang, pemerintah telah siap melaksanakan PPG reguler mulai tahun ini. Jadi rapat ini untuk merancang pelaksanaan PPG yang akan kita laksanakan tersebut,” katanya.

Untuk itu pihaknya bersama tim pembahas telah mereview pelaksanaan PPG 2017 dan mendesain pelaksanaan PPG 2018. Dari pembahasan itu dihasilkan kesepakatan akan menjadikan desain pada pelaksanaan PPG 2018.

Diakuinya, pelaksanakan FGD di Unimed ini selain Prof Syawal Gultom adalah Ketua Forum Rektor LPTK juga mantan Kepala BPSDMPK Kemdikbud yang konsen menangani peningkatan kualitas guru di Indonesia. Rektor Unimed Prof Dr Syawal Gultom mengatakan kegiatan ini memiliki tujuan mulia yakni meningkatkan mutu dan kualitas guru di Indonesia.

Hasil mufakat bersama tim pembahas dalam FGD merupakan konsep yang ideal untuk diterapkan dalam pelaksanaan PPG di 2018.

“Kita berharap program PPG reguler yang akan dilaksanakan pemerintah mulai tahun ini akan berjalan secara optimal dan berhasil melahirkan guru-guru profesional yang memiliki komitmen dan rasa tanggungjawab dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga daya saing bangsa terus meningkat,” katanya.

Tampil sebagai tim pembahas pada FGD itu antara lain Prof Dr Syawal Gultom MPd (Rektor Unimed), Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd (Rektor UNY), Paristiyanti Nurwardani MP (Direktur Pembelajaran Dirjen Belmawa), Sri Renani Pantjastuti (Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Kemdikbud), Totok Bintoro (UNJ).

Selain itu Edi Mulyono (Kasubdit. Pendidikan Vokasi dan Profesi Dirjen Belmawa), Dharnita Chandra (Kasubdit. Pengakuan Kualifikasi Dirjen Belmawa), Eni Susanti (Kasi. Teknologi Pembelajaran Pendidikan Vokasi dan Profesi Dirjen Belmawa), Didi Rustam (Kasi. Capaian Pembelajaran Dirjen Belmawa).

Jakarta - Guru dalam jabatan yang belum disertifikasi sebagai pendidik profesional masih banyak. Dari 3 juta guru PNS dan bukan PNS, sekitar 1,32 juta guru belum diikutkan sertifikasi oleh pemerintah. Mulai tahun ini, sertifikasi guru dilakukan melalui Pendidikan Profesi Guru atau PPG Dalam Jabatan.

Guru di Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, melakukan unjuk rasa, Kamis (6/4) menuntut Pemerintah memberikan tunjangan guru terpencil

SINGKIL - Mogok mengajar ratusan guru daerah terpencil di tiga kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil, Rabu (5/4), berlanjut pada hari kedua, Kamis kemarin. Bedanya, jika pada hari pertama mogok guru ditandai dengan aksi tak masuk mengajar di ruang kelas, pada hari kedua justru mereka lakukan dengan menutup sekolah, sehingga sama sekali tak ada kegiatan belajar-mengajar.

Selain mengunci pintu gerbang sekolah, dewan guru yang mogok mengajar juga menempelkan poster berisi tuntutan di pintu yang mereka palang.

Aksi itu dilakukan serentak oleh guru di Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, dan Kecamatan Kuala Baru. Pemicunya adalah karena guru di tengah kepulauan itu tidak mendapat tunjangan guru daerah terpencil. Padahal, mereka mengabdi di daerah terpencil dengan biaya hidup dan risiko mobilitas sehari-hari yang tinggi.

Dalam aksi di Pulau Banyak Barat kemarin, selain menutup sekolah, para guru juga berkumpul di halaman sekolah sambil membawa poster berisi berbagai tuntutan. Antara lain, meminta Persiden Jokowi agar menetapkan sekolah mereka sebagai sekolah daerah terpencil, sehingga gurunya layak mendapat tunjangan daerah terpencil.

Mereka juga menyatakan mogok mengajar serta memboikot pelaksanaan ujian nasional (UN). Selesai berorasi di depan sekolah, para guru berkeliling permukiman penduduk sambil teriak bahwa mereka tidak akan mengajar sebelum tuntutannya dikabulkan.

Hal serupa dilakukan guru di Kecamatan Pulau Banyak. Sedikit berbeda dengan guru di Kuala Baru, mereka mogok mengajar dengan hanya meliburkan sekolah. “Kami hentikan aktivitas mengajar sampai tuntutan kami dikabulkan,” teriak seorang guru.

Taufik, Anggota DPRK Aceh Singkil, asal Kepulauan Banyak, mengatakan bahwa semua siswa di daerahnya diliburkan sepihak oleh guru yang mogok massal. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya belajar hanya menghabiskan waktu untuk bermain sepanjang hari.

“Para guru menutup sekolah. Saya minta semua pihak segera turun tangan mengatasi persoalan serius ini,” kata Taufik.

Ketua Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB) Aceh, Sayuthi Aulia mendukung aksi mogok mengajar guru di Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, dan Kuala Baru dalam dua hari terakhir. “Soalnya mereka sangat layak mendapat tunjangan guru terpencil melihat jaraknya yang jauh dari daratan,” ujarnya.

Menurut Sayuti, jarak tempuh ke Pulau Banyak Barat dari Singkil mencapai 5-7 jam dengan boat nelayan. Jadi, tidaklah logis jika mereka tak masuk list penerima tunjangan guru daerah terpencil. “Pulo Aceh saja yang jaraknya hanya sejam perjalanan dari daratan Banda Aceh, para gurunya mendapat tunjangan daerah terpencil. Masa guru di Pulau Banyak Barat dan Pulau Banyak tidak dapat? Jadi, kalau mereka mogok, sangat bisa dipahami sebagai akumulasi kekecewaan,” ulas Sayuthi.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Aceh Singkil, Dulmusrid, bersama Kapolres Aceh Singkil, AKBP Ian Rizkian, Sekda Drs Azmi, Anggota DPRK Frida Siska Sihombing dan Juliadi, serta pejabat lain lewat tengah hari kemarin menemui guru yang mogok mengajar di Kuala Baru, sekitar satu jam perjalanan sungai dari Singkil.

Saat bertemu guru yang berkumpul di kantor camat, Dulmusrid membujuk agar mereka kembali mengajar. Menurut Wabup Aceh Singkil itu, jika mogok mengajar diteruskan, maka yang rugi adalah anak-anak generasi penerus Aceh Singkil.

Permintaan itu, menurutnya, berlaku bagi guru yang mogok mengajar di Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat. Hanya saja pihaknya tak mungkin menemui mereka pada hari yang sama, mengingat letak geografisnya lumayan jauh dari Singkil daratan. “Dengan segala hormat saya mohon bapak ibu guru kembali mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa,” kata Dulmusrid.

Terkait permasalahan tidak mendapat tunjangan guru daerah terpencil, pemerintah daerah sedang berusaha mencari solusi. Hanya saja butuh proses, tidak serta merta terkabul. “Kami akan berupaya supaya pemerintah pusat, dapat kembali memberikan tunjangan guru terpencil. Jika tidak berhasil kita cari solusi lain di daerah,” ujarnya.

Permintaan wakil bupati itu disanggupi para guru dengan catatan tuntutan mereka segera dikabulkan. Guru juga menyatakan mogok mengajar merupakan pilihan terakhir setelah upaya diplomatis tak membuahkan hasil.

“Guru jangan hanya jadi korban. Kami melakukan ini supaya ada perhatian dari pemerintah pusat,” kata Agus Salim, mewakili para guru yang mogok mengajar. 

Singkil – Guru-guru yang bertugas mengajar di Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat (PBB) sampai hari ini, Jumat (7/4/2017), masih mogok mengajar.

Malah, sejumlah perwakilan guru dari berbagai sekolah dengan mengenakan baju dinas PGRI, pagi tadi, terlihat bergerombolan di lokasi SMA Negeri 1 Pulau Banyak.

Mereka melancarkan aksi protes terkait dengan uang tunjangan guru terpencil yang sampai saat ini belum ada kejelasan dan tanggapan serius dari pemerintah.

“Sampai hari ini, tak seorang pun pihak berkompeten datang ke Pulau Banyak dan menemui kami. Karena itu tiada kata lain, kami tetap mogok mengajar dan siap memboikot UN. Kami ingin kejelasan dan kepastian dari pemerintah,” ujar Syaripuddin seorang guru dalam aksi itu.

Sesuatu yang aneh, tambah Syaripuddin, di kepulauan ini terdapat Guru Garis Depan (GGD) dan Guru (SM3T). Tetapi kepulauan ini tidak termasuk sebagai daerah terpencil.

“Ada apa di balik ini? Apa alasannya daerah ini dinyatakan berkembang sehingga kami tak terdaftar sebagai Guru 3 T,” tegas Syaripuddin dengan nada tanya.

Guru-guru, menuntut Kementerian Perdesaan (Kemendes) agar meninjau ulang status pulau banyak sebagai daerah berkembang. Karen ini berimplikasi pada status kami sebagai guru.

Kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) guru-guru yang berada daerah terluar Indonesia, supaya turun ke Pulau Banyak. Menyaksikan bagaimana keadaan kepulauan banyak sebenarnya.

Dalam aksi protes, selain para guru berorasi dan meneriakan yel-yel sembari membawa karton yang bertuliskan sejumlah tuntutan.

Mereka juga, melakukan aksi gantung baju PGRI sebagai tanda kekecewaan guru terhadap pemerintah yang belum serius memerhatikan kesejahteraan guru terpencil.

M Najur M Pd, Ketua PGRI Aceh Singkil yang saat ini berada di Pulau Banyak, tidak mampu membendung aksi protes guru-guru itu.

Ketua PGRI, hanya menenangkan dan mengajak guru-guru tetap masuk mengajar dan tidak memboikot pelaksanaan ujian nasional (UN).

“Ayo kembali mengajar. Jangan sampai memboikot UN. Kasihan peserta didik.” tukas Najur dengan nada memelas.

Saat berhadapan dengan guru yang mogok, M Najur mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pihak terkait. Senin, (17/4) akan ada rapat dengar pendapat dengan DPRK terkait hal ini.

Sebagaimana beritakan AceHTrend, Rabu (5/4/2017) lalu, ratusan guru SD, SMP, dan SMA yang berada di Pulau Banyak, Kuala Baru, dan Pulau Banyak Barat, Aceh Singkil mogok mengajar.

Karena uang tunjangan guru terpencil yang menjadi hak mereka tak dibayar pemerintah.

ACEH SINGKIL - Ratusan Guru yang bertugas di wilayah Kepulauan Banyak dan Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil, mogok mengajar. Mereka memprotes kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tak lagi lagi memberikan tunjangan khusus kepada mereka.

Salah satu guru di SD Negeri Pulai Balai, Yusril, mengatakan guru yang menggelar aksi mogok itu diperkirakan mencapai 230 guru, mulai jenjang TK, SD, SMP dan SMA. "Tunjangan guru terpencil ini sejak dua tahun berturut-turut, yakni 2016 dan 2017, tidak lagi kami terima, padahal kami bertugas di kepulauan,” kata Yusril, Rabu (5/4).

Yusril memgatakan sebelum ada keputusan dari pemerintah untuk membayarkan tunjangan khusus mereka sebagai guru di daerah terpencil, pihaknya akan tetap melanjutkan aksi mogok mengajar. Bahkan mereka mengancam akan memboikot pelaksanaan UN di tiga kecamatan itu.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh Singkil M Najur membenarkan aksi mogok mengajar itu. Menurut dia, setelah berkomunikasi dengan sejumlah guru, mereka meminta tunjangan itu dibayar.

Najur mengatakan persoalan tersebut sebenarnya telah disampaikan langsung kepada Kementerian Pendidikan melalui dinas pendidikan setempat. Namun belum ada solusi sehingga para guru protes dengan menggelar unjuk rasa.

Pihak dinas, katanya, sudah berangkat ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Kementerian, namun menurut mereka, tetap tidak bisa karena data kriteria penerima yang dipakai kementerian tahun ini mengacu kepada Permen KPDT nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun.

Berdasarkan permen KPDT tersebut, kata Najur, sejumlah desa di kepulauan statusnya banyak yang saat ini masuk kategori desa desa membangun atau berkembang, namun secara geografis daerah itu adalah wilayah kepulauan.

"Mungkin karena statusnya seperti itu, makanya tunjangan khusus bagi guru di wilayah itu tidak lagi menerima tunjangan itu. Tapi secara geografis, mereka itu bertugas di pulau terpencil, kita berharap segera ada solusi dari pemerintah," kata dia.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2015 tentang kriteria daerah khusus dalam rangka pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah khusus, wilayah Kepulauan Banyak dan Kuala Baru termasuk dalam kriteria tersebut. Wilayah itu tidak memiliki jalan raya dan hanya dapat diakses dengan perahu atau kapal. Daerah itu juga masuk dalam kategori pulau terluar.

Hal itu sebagaimana dijelaskam dalam pasal 2 ayat 1a permen itu yang mengatur tentang daerah terpencil dan terbelakang, penjelasan kreteria itu dalam ayat 2a disebutkan daerah dikatakan terpencil dan terbelakang jika akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak
tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, hanya diakses dengan jalan kaki atau perahu kecil, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar.

Sedangkan dalam pasal 3 ayat (2) Dasar penetapan daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan data dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Ombudsman RI (ORI) menemukan banyak pelanggaran da‎lam pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) 2017 yang dilaksanakan 20-23 Maret.

Menurut Ahmad Suaedy selaku pimpinan ORI, dengan temuan maladministrasi tersebut menjadikan USBN sia-sia.

"Tim kami menemukan banyak maladministrasi terjadi pelaksanaan USBN, baik yang diatur dalam pos USBN maupun yang tidak atur dalam pos USBN," kata Ahmad dalam laporannya kepada Irjen Kemendikbud Daryanto di Kantor ORI, Jakarta, Selasa (4/4).

Yang memb‎uat ORI prihatin, pengawas justru melakukan pelanggaran.

Ini dilihat dari sikap pengawas yang keluar masuk ruangan dan tidak maksimal melakukan pengawasan.

Ironisnya, pengawasnya justru menggunakan alat komunikasi elektronik.

"Tim kami menemukan pengawas main game saat mengawas. Bahkan mereka membiarkan siswa bekerja sama untuk mengisi ujian. Mereka juga tidak melarang siswa membawa alat komunikasi dan elektronik," ujarnya.

Anehnya lagi, tambah Ahmad, pengawas adalah guru mata pelajar‎an yang sedang diujikan sehingga berisiko terjadi kebocoran.

Mendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendyberharap tidak ada kecurangan yang dilakukan, termasuk oleh para guru, dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sejak Senin (3/4/2017).

Muhadjir mengancam akan langsung memecat guru yang membocorkan soal kepada muridnya.

"Jangan sampai, demi kebaikan kariernya sendiri, ada guru yang membocorkan soal kepada murid. Kalau ada yang melakukan seperti itu, langsung saya pecat." tuturnya saat menghadiri pelantikan Pengurus Daerah Muhammadiyah Wakatobi di Sanggar Budaya Wakatobi, Sulawesi tenggara, Minggu (2/4/2017).

Dia mengatakan, untuk mewujudkan Indonesia maju, tidak ada pilihan lain selain tegas. Muhadjir mengatakan, jika guru sampai membocorkan soal, hal itu malah bakal mencelakakan muridnya sendiri.

"Hal itu justru membuat mental generasi muda kita cacat. Selain itu, tidak boleh ada guru yang karya ilmiahnya mengandung kecurangan," katanya.

Sebelumnya, Muhadjir juga meminta peretas atau hacker tidak mengganggu pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

"Untuk pengamanan UNBK, kami sudah menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Meski demikian, kami meminta agar para peretas tidak mengganggu lalu lintas pelaksanaan UNBK," ujar Muhadjir sebelumnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, mengingatkan guru-guru yang ada di Sulawesi Tenggara (Sultra) agar tidak melakukan plagiat karya ilmiah hanya untuk memenuhi syarat mengejar naik pangkat.

"Saya sering mendapat laporan banyak guru melakukan plagiat, menjiplak karya ilmiah orang lain hanya untuk memenuhi persyaratan naik pangkat," kata Muhadjir saat memberikan pengarahan kepada para guru di LPMP Sultra, Kendari, Sabtu.

Ia mengatakan, ke depan guru cukup membuat laporan dari kegiatan-kegiatan yang dilakuannya di sekolah yang disusun dengan baik, cermat dan lengkap, serta orisinal sebagai hasil karya pribadi masing-masing, bukan hasil jiplakan atau dibuatkan oleh orang lain.

"Bagaimana guru sebagai pendidik dalam membentuk karakter siswa kalau karakter guru sendiri seperti itu. Guru harus merevolusi mental dan bekerja profesional," katanya.

Muhadjir meminta pada guru harus fokus mengajar dan bekerja secara profesional serta tidak asalan mengajar serta tidak merangkap-rangkap jabatan.

"Saya minta guru-guru harus berubah mental. Sekarang sebagian besar guru sudah mendapatkan tunjangan profesi, artinya guru-guru itu harus bekerja profesional," ujarnya.

Khusus para kepala sekolah, kata Menteri Muhadjir, tidak perlu lagi mengajar agar lebih fokus sebagai manejer di sekolah itu, untuk mengatur agar seluruh program pendidikan dan pengajaran bisa berjalan sesuai harapan.

Menteri Muhadjir berada di Sultra dalam rangka beberapa kunjungan kerja, diantaranya meresmikan Sekolah keberbatakan Olahraga Sultra dan memantau ujian nasional di Wakatobi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara memecat 3 guru PNS yang mengajar di wilayah perbatasan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Jaya Martom mengatakan, pemecatan tersebut karena lebih dari setahun terakhir mereka tidak pernah mengajar di tempatnya bertugas.

“Ini berdasarkan laporan dari masyarakat, yang tanda tangani semua kepala desa serta UPTD nya bahwa memang dia tidak pernah mengajar. Setahun lebih tak pernah masuk. Jangankan setahun dua tiga bulan kita kasih berhenti,” ujarnya Kamis (30/03/2017).

Jaya menyebutkan ketiga guru yang dipecat itu adalah Yunus Tandi guru SMPN 3 Nunukan, Rotok Sanga guru SKB Nunukan, dan Kalpianus guru SDN 08 Lumbis Ogong.

Selain itu sebut dia, seorang guru PNS di SMPN 1 Sebatik Suriyanti, juga diproses pemberhentiannya karena hal yang sama.

Menurut dia, saat ini guru di wilayah perbatasan telah dimanjakan dengan segala bentuk tunjangan. Bahkan gaji seorang guru di wilayah perbatasan bisa mencapai lebih dari Rp 12 juta per bulan.

“Gajinya kalau umpamanya Rp 3 juta, berarti sertifikasinya juga Rp 3 juta, belum tunjangan perbatasan Rp 3 juta juga, belum lagi tamsilnya yang Rp 500.000, belum lain-lainnya," ucap Jaya.

Selain indisipliner, Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan juga akan meninjau penempatan guru di wilayah terpencil perbatasan.

Jumlah guru di Kabupaten Nunukan baik PNS maupun non PNS saaat ini lebih dari 3.000 guru, namun masih banyak guru yang memilih mengajar di ibukota Kabupaten Nunukan dan tidak mau ditempatkan di wilayah terpencil.

Hal itu membuat beberapa sekolah di wilayah terpencil perbatasan masih kekurangan guru. Bahkan beberapa sekolah terpencil perbatasan ada yang hanya memiliki 1 hingga 2 guru saja dalam satu sekolah.

Sementara sekolah di Ibu Kota Kabupaten Nunukan saat ini banyak yang kelebihan guru.

Pemerataan guru di Kabupaten Tulangbawang Barat bisa dijalankan karena masih ada guru yang menolak pindah tugas ke tempat yang terpencil. Dinas Pendidikan (Disdik) setempat juga kesulitan mengatasinya, karena ada yang berlindung meminta bantuan pejabat.

“Kami minta keterlibatan langsung Komisi B DPRD memberikan rekomendasi pemutasian pada guru yang kita tunjuk. Selama ini meski telah kami berikan rekomondasi mutasi, ada yang tidak mau. Bahkan, tidak sedikit dari mereka meminta bantuan kepada pejabat supaya tidak dimutasi,” kata Kepala Disdik Tubaba DKhairul Amri, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Tulangbawang Barat, Rabu (29/3/2017).

Ia mengakui, masih banyak sekolah kekurangan guru, sementara di beberapa tempat tersedia banyak. Tidak sedikit guru PNS tidak mau dipindahkan, apalagi jika letak sekolah yang dituju di pelosok desa. Namun, ia terus berupaya agar seluruh guru PNS di daerah itu merata.

Ketua Komisii B DPRD Edison minta dinas itu memperhatikan mutu kualitas tenaga pengajar, dan kelengkapan fasilitas sekolah. Sebab masih banyak sekolah yang keadaannya memperihatinkan. 

JAKARTA – Selalu ada kesempatan kedua. Hal itu juga berlaku bagi 41.218 pengajar yang tidak lulus uji kompetensi guru (UKG) 2016. Mereka bisa mengikuti UKG ulang pada 25–29 April. 

Ilustrasi Kapal tenggelam

Hingga Rabu (29/3/2017) hari ini seorang korban belum ditemukan.

Bupati Asmat, Eli Kambu, menyampaikan informasi korban kapal terbalik itu berdasarkan laporan dari Tim SAR gabungan.

"Awalnya Tim SAR menemukan empat jenazah, lalu menemukan lagi dua jenazah," ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (28/3/2017).

Empat jenazah yang ditemukan lebih dahulu yakni tiga balita bernama Soni, Yola dan Margi, serta seorang wanita dewasa bernama Lilis Setiawati (26).

Tim SAR kemudian menemukan dua jenazah lagi yang teridentifikasi bernama Stefanus (27) dan Ego (balita).

Kambu menuturkan, Lilis adalah guru kontrak yang bertugas di Distrik Safan, Kabupaten Asmat.

Sedangkan Stefanus adalah guru yang sebelumnya berstatus kontrak dan kini sudah diangkat menjadi guru pegawai negeri sipil (PNS).

Seorang guru lainnya bernama Bernard, yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), juga ikut dalam kapal yang terbalik itu.

Namun, dia masih belum ditemukan.

"Saya prihatin atas meninggalnya tiga guru yang bertugas di Distrik Safan yang merupakan daerah terpencil di Kabupaten Asmat," kata Kambu.

Lilis, Stefanus dan Bernard bertugas di sekolah yang berbeda, yakni SD YPPK Bayun dan SD Negeri.

Namun, semuanya terletak di Distrik Safan.

"Dua jenazah guru yang sudah ditemukan, yakni Lilis dan Stefanus, akan segera dikirim ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan," kata Kambu.

Adapun Tim SAR akan melanjutkan pencarian pada Rabu (29/3/2017) pagi hari ini, untuk mencari Bernard.

Perahu yang terbalik di perairan Asmat itu berpenumpang 11 orang, lima di antaranya balita, dan enam orang lainnya adalah wanita dan pria dewasa.

Empat penumpang lainnya dinyatakan selamat, yaitu Katarina Piri, Sandi, Yana Atombar dan Maya Akambur.

Peristiwa kapal terbalik ini terjadi setelah rombongan bertolak dari Asmat ke Semendora Pob 9, Pantai Kasuari. Kapal terbalik saat berada di muara Sungai Bayun.Sumber: http://solo.tribunnews.com/2017/03/29/kapal-rombongan-guru-ini-terbalik-di-asmat-enam-orang-tewas-dan-satu-hilang

Asmat – Penyebab kecelakaan long boad atau perahu panjang yang ditumpangi para guru dan keluarganya diduga terkena hantaman ombak. Perahu dengan kekuatan mesin 15 PK itu berangkat dari Agats, ibukota Kabupaten Asmat, sekitar pukul 06.30 WIT, Senin kemarin, 27 Maret 2017.

Kabag OPS Polres Asmat, Bernadus. B. Saya, mengatakan, proses pencarian terhadap korban hilang masih terus dilakukan oleh tim gabungan, walaupun cuaca saat ini buruk.

“Berdasarkan informasi, kecelakaan itu terjadi ketika perahu yang ditumpanggi para guru hendak ke Kampung Bayun untuk mengantar Lilis Setiawati, seorang guru yang bertugas di kampung itu. Tapi ketika memasuki muara, perahu dihantam ombak, sehingga terbalik,” jelas Bernadus.

Menurut Bernadus, korban selamat dan meninggal ditemukan warga tak jauh dari lokasi kecelakaan. “Korban selamat, yakni Katarina Saray (istri guru Bernart Akanmaur), Sandi (anak), Maya (anak), Yana (anak). Korban selamat, dua orang di bawa ke Kampung Bayun dan dua orang di bawa ke Kampung Primapun, Distrik Safan,” jelasnya.

Sementara korban meninggal dunia, kata Bernadus, yakni masing-masing Yola bayi perempuan (1 bulan), Soni (4 tahun), dan Lilis Setiawati (guru). Para korban yang meninggal ini dibawa ke Agats dan selanjutnya direncanakan akan diberangkatkan ke Kabupaten Merauke.

Jakarta - Tujuh guru kontrak hilang setelah perahu yang mereka tumpangi terbalik di Pantai Kasuari, perbatasan Timika-Asmat, Papua. Pencarian korban langsung dilakukan.

Para guru yang ditempatkan di Kabupaten Asmat itu dilaporkan hilang sekitar pukul 06.30 WIT, Selasa (28/3/2017). Perahu yang membawa 11 orang guru kontrak tersebut terbalik karena ombak di muara Sungai Bayun dalam perjalanan dari Distrik Agats menuju Pantai Kasuari.

"Polisi dari Polres Asmat dan Basarnas Asmat yang mendapat informasi atas kejadian itu langsung menuju lokasi pada pukul 07.00 WIT untuk melakukan pencarian. Namun hingga sore tadi belum ditemukan," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal.

Empat orang dapat menyelamatkan diri dengan berupaya berenang. Sedangkan tujuh orang lainnya masih hilang.

"Sebelas penumpang longboat itu merupakan guru kontrak yang bertugas di Distrik Agats, Kabupaten Asmat," kata Kamal.

Pencarian terhadap ketujuh orang dilakukan tim Basarnas dan anggota Polres Asmat dibantu pemda setempat. Penyisiran dilakukan di sekitar muara Sungai Bayun dan Pantai Kasuari.

Kasus kekerasan terhadap guru menjadi perhatian nasional. Sebab, kejadian itu tidak hanya sekali terjadi. Misalnya, pada Agustus 2016, gambar seorang guru yang wajah dan baju putihnya berlumuran darah menjadi viral di media massa.

Guru SMK 2 Makassar bernama Dasrul dikeroyok siswa dan orang tua siswa karena tidak terima anaknya diberi sanksi.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim mengatakan, aturan perlindungan guru sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Namun, belum ada dasar hukum di bawahnya yang mengatur pelaksanaannya secara detail. ”Sekarang kami lebih tenang karena Maret 2017, terbit dan berlaku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan,” ujar Ramli.

Secara umum, lanjut Ramli, ada empat jenis perlindungan yang diatur dalam Permendikbud yakni, perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual.

”Seluruh perlindungan itu menjadi kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, termasuk masyarakat,” terangnya.

Ada sejumlah perlindungan guru dan tenaga kependidikan yang bakal membawa angin segar. Misalnya, perlindungan profesi terkait pemberian upah yang tidak wajar. Selain itu, ada pula perlindungan terhadap ancaman pemecatan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum.

Jika peraturan baru tersebut berjalan dengan baik, tentu dampaknya akan signifikan terhadap 3,2 juta guru di seluruh Indonesia saat ini. Dari jumlah 3,2 juta guru, guru PNS mencapai 1,7 juta orang dan 1,5 juta guru swasta atau non-PNS.

Segera Ditindaklajuti

”Regulasi Permendikbud itu harus segera ditindaklanjuti dengan pembentukan pusat layanan perlindungan guru, sehingga bisa menjalankan perlindungan guru secara nasional,” katanya.

Dengan adanya pusat layanan tersebut, guru diharapkan tidak lagi bingung mengadu ke siapa ketika menghadapi masalah. Menurutnya, pusat perlindungan guru sebaiknya ada di bawah Kemdikbud langsung.

Tidak berada di pemerintah daerah masing-masing. Ramli menyampaikan bahwa hal tersebut rentan dengan intervensi politik lokal. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama mengawal aturan ini.

”Sebab, praktik intervensi kepala daerah ataupun dinas pendidikan kepada guru masih sering terjadi,” tuturnya. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemdikbud Daryanto menambahkan, Permendikbud 10/2017 diharapkan bisa menjadi pegangan guru. Dengan begitu, guru bisa lebih tenang dalam mengajar.

Namun, Daryanto mengingatkan, dengan keluarnya peraturan terebut, guru tidak boleh merasa seenaknya sendiri. ”Asas kepatutan dalam menjalankan profesi tetap harus dijunjung. Jangan sampai mentangmentang ada aturan perlindungan itu, guru bisa sesuka menghukum siswa.

Sanksi harus diberikan dengan bijak tidak boleh sembarangan,” kata Daryanto. Oleh karena itu, Daryanto mengatakan Kemdikbud akan membangun sinergi dalam pengawalan pendampingan guru dan tenaga kependidikan.

Selain dari inspektorat Kemendikbud, tim dari Biro Hukum Kemendikbud juga akan dilibatkan. ”Kami akan bersama-sama mendampingi guru yang tersangkut masalah hukum,” katanya.