Materi Pak Pandani

Temuan Ombudsman RI tentang guru yang bocorkan jawaban soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2016/2017 menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI akan mencari oknum guru tersebut. Namun sebelumnya akan dikonfirmasi terlebih dahulu kebenaran kunci jawaban.

"Kalau jawabannya cocok berarti ada bocor, kalau tidak cocok berarti bukan bocor," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/4).

Sekda mengatakan, jika jawaban soal itu tidak cocok, kata Saefullah, artinya itu adalah tindakan penipuan. Saefullah setuju pelaku harus dihukum berat jika ternyata bocoran itu merupakan jawaban yang benar.

Namun hingga kini Saefullah mengaku belum menerima laporan resmi mengenai hal itu. "Kalau cocok, itu perlu ditelusuri. Saya pikir ini kejahatan nasional, kejahatan moral, harus dihukum berat," kata dia.

Koordinator Tim 7 Bidang Pendidikan Ombudsman RI Rully Amirulloh mengatakan, terjadi praktik mal-administrasi pelaksanaan USBN. Hal ini patut disesalkan mengigat USBN menjadi syarat kelulusan.

Menurut Rully, salah satu sekolah di Jakarta Timur memberikan kunci jawab kepada siswa. Untuk mendapatkannya, siswa dipatok harga sebesar Rp 25.000 per mata pelajaran.

"Guru sekolah sempat membuat kunci jawaban setelah mendapat soal USBN H-4. Per mata pelajaran siswa dipungut biaya Rp 25.000. Itu pengakuan dari siswa," tutur Rully.

Di sisi lain, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK di ibukota tetap dilaksanakan. Kendati jumlah komputer yang tersedia masih terbatas. 

Pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Selain siswa diberikan pilihan untuk mata pelajaran (Mapel), tahun ini kali pertama dilaksanakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN).

Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tidak memasang target spesifik untuk pelaksanaan UN 2017. Ia hanya meminta agar semua sekolah harus bersih dari praktik kecurangan, baik dalam penyelenggaraan UN maupun USBN.

"Saya berharap UN dan USBN menjadi momentum untuk sekolah-sekolah dan para pelaku, serta penanggung jawab sekolah agar bisa mengamankan, dan jangan sampai ada tindakan-tindakan tidak terpuji. Kita mulai membersihkan Indonesia dari praktik-praktik tidak baik, dan kita mulai dari sekolah," kata Muhadjir, Minggu (19/3).

Dia menambahkan, untuk melihat kejujuran sekolah, tidak ada lagi polisi berseragam yang melakukan pemgawasan. Semuanya diserahkan ke sekolah.

Terlebih soal USBN diserahkan sepenuhnya kepada musyarah guru mata pelajaran (MGMP), di mana pusat hanya menyumbang 20 persen.