Materi Pak Pandani

Foto: Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Jakarta - Dari total kuota guru garis depan (GGD) yang mencapai 6.296 orang, sebagian sudah keluar nomor induk pegawai (NIP)-nya sebagai CPNS.

Sesuai target pemerintah, seluruh GGD mulai aktif bekerja per 1 Agustus 2017.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan pemberkasan NIP dibagi dalam dua tahap.

Untuk tahap pertama yang selesai tadi malam, sudah bisa diterbitkan 2.806 NIP CPNS GGD. "Sisanya ditetapkan Kamis depan (20/7)," katanya di Jakarta, seperti diberitakan Jawa Pos hari ini.

Pranata mengatakan GGD adalah salah satu cara untuk mengisi kekurangan guru di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Dia menjelaskan untuk berikutnya, belum ada rencana membuka lowongan GGD kembali. Sebab pemerintah bakal mendorong adanya redistribusi guru di daerah.

Beberapa daerah khusus yang mendapatkan kuota GGD adalah Bondowoso, Situbondo, Sampang, dan Bangkalan. Kemudian di Sorong, Bima, Bintan, dan Karimun.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berharap CPNS GGD ini paling lambat dua tahun sudah menjadi PNS.

Syaratnya harus menunjukka performa yang positif. "Soal integritas juga penting. Negara tidak menerima PNS yang tidak berintegritas," jelasnya.

Bima mengatakan banyak daerah yang mengaku kekurangan guru PNS. Tetapi setelah dicek ternyata kelebihan.

Setelah ditelusuri ternyata guru menumpuk di daerah perkotaan. Dia berharap kepala daerah menjalankan redistribusi.

Bima juga menjelaskan CPNS GGD supaya bisa langgeng bekerja di sekolah penempatan. Di lapangan ada kalanya kepala daerah mendapat tekanan ketika ada usulan mutasi penempatan kerja CPNS GGD.

"Misalnya ada yang saudaranya pejabat polisi atau kejaksaan, kepala daerahnya takut kalau menolak usulan mutasi," jelasnya.

Menurutnya jika terjadi gelombang pindah tempat kerja, semangat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T tidak berjalan baik.