Materi Pak Pandani

GORONTALO - Pemerintah akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah pada 2018 mendatang. Tak terkecuali di Provinsi Gorontalo.

Rekrutmen CPNS itu akan mulai dilakukan awal 2018. Langkah itu dilakukan menyusul pencabutan moratorium penerimaan CPNS, seiring dibukanya penerimaan pegawai di sejumlah kementerian/lembaga serta satu pemerintah daerah pada 2017.

Rencana perekrutan CPNS daerah pada 2018 disampaikan Sekretaris Kemenpan RB, Dwi Wahyu Atmaji, saat menerima rombongan konsultasi DPRD dan Pemprov Gorontalo terkait penyusunan RPJMD 2017-2022, di kantor Kemenpan RB, kemarin.

“Awal 2018, ada formasi CPNS untuk pemerintah daerah,” ungkap Dwi Wahyu Atmaji.

Terkait dengan rencana itu, Kemenpan RB telah menugaskan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan audit kepegawaian di daerah.

Audit ini diperlukan agar Kemenpan RB memiliki data konkret dan rill soal tambahan kebutuhan pegawai di masing-masing daerah. “Kurangnya dimana? Kalau memang kurang guru, guru mata pelajaran apa?,” jelasnya.

Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, langkah Kemenpan RB mengaudit kepegawaian karena pihaknya kerap mendengar bahwa keluhan soal kurangnya CPNS di satu daerah bukan karena tak ada PNS.

Tapi karena PNS tidak mau bertugas dan hanya memerintahkan tenaga honor untuk menggantikan tugas PNS yang bersangkutan.

“Kita dengar ada guru PNS yang tidak ngajar. Tapi yang mengajar hanya tenaga honorer,” jelasnya.

Dwi Wahyu Atmaji menyatakan, berdasarkan hasil audit BKN, Kemenpan RB bisa saja menetapkan formasi CPNS untuk pemerintah daerah tidak serentak.

Siapa daerah yang sudah lebih dulu memiliki data akurat kebutuhan pegawai, maka formasi untuk daerah itu akan dikeluarkan lebih awal. “Jadi nanti penerimannya bisa bergelombang. Bisa jadi ada tiga gelombang,” jelasnya.

Anggota DPRD Gorontalo Sun Biki menyambut gembira kabar ini. Menurutnya, kebijakan moratorium CPNS yang sudah diberlakukan sekitar 7 tahun memang menyulitkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pegawai.

“Jadi penegasan Kemenpan ini tentu akan membantu persoalan daerah untuk memenuhi kebutuhan pegawai,” jelasnya.

Untuk pemerintah provinsi Gorontalo, Sun Biki mengemukakan, ada beberapa sektor yang mengalami kekurangan pegawai sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Misalnya kurangnya tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap pemerataan kualitas pelayanan kesehatan.

“Maka saran saya usulan formasi CPNS untuk provinsi Gorontalo salah satunya perlu diarahka bagi pemenuhan tenaga kesehatan,” pungkasnya.