Materi Pak Pandani

Jakarta - Pengamat kebijakan pelayanan publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengakui pelaksanaan tes CPNS tahun ini lebih baik ketimbang periode-periode berikutnya.

’’Satu insiden di Kemenkeu itu sebenarnya tidak perlu terjadi jika panitinya lebih teliti,’’ tuturnya. Seperti teliti menyajikan data kelulusan yang tidak didasarkan urut abjad nama, tetapi skor ujian.

Kepala Unit Penjaminan Mutu dan Satuan PEngawas Internal Fakultas Ilmu Administrasi UI itu mengatakan setiap digelar seleksi CPNS, selalu muncul dugaan kecurangan, suap, atau jual beli kursi.

Menurutnya potensi seperti ini masih ada di tes CPNS 2017. ’’Bedanya kalau dahulu banyak pintu yang berpotensi untuk praktik curang, sekarang ini semakin sedikit,’’ jelasnya.

Dia menuturkan dengan digelar berbasis komputer, kecurangan saat ujian tulis hampir kecil terjadi. Sebab tidak ada lagi isu jual beli kunci jawaban, lembar soal ujian, dan sejenisnya.

Yang perlu diantisipasi oleh panita, menurut Lina adalah, pelaksanaan tes wawancara. Dia mengatakan seleksi wawancara itu sangat didominasi unsur subjektif ketimbang objektifnya.

Sehingga tes wawancara sampai saat ini masih menjadi pintu potensi terjadinya kecurangan, kong-kalikong, dan sejenisnya.

Untuk itu dia berharap panitia seleksi memilih pewawawancara yang benar-benar bebas dari konflik kepentingan.

’Tetapi mencari orang seperti itu susah,’’ jelasnya. Menurutnya perlu ada pengawasan yang ekstra dalam proses seleksi CPNS berbasis wawancara itu.

Terkait dengan banyaknya pelamar CPNS, Lina menuturkan sebuah hal yang lumrah. Apalagi tes CPNS terakhir digelar 2014 lalu. Selain itu, tahun ini tes CPNS digelar untuk instansi pusat.

Hanya ada satu pemda, yakni Pemprov Kalimantan Utara, yang juga membuka lowongan CPNS baru. Dengan instansi yang terbatas itu, Lina menuturkan otomatis jumlah pelamar tahun ini membludak.

Lina juga menyinggung soal integritas dan komitmen melayani masyarakat dengan baik oleh para CPNS baru.

Dia menegaskan lulus menjadi CPNS bukan berarti sudah mencapai titik aman. Lina berharap proses prajabatan dari CPNS menjadi PNS, benar-benar dilakukan dengan standar khusus. ’’Sehingga prajabatan untuk menjadi PNS tidak sekedar formalitas,’’ tuturnya.

Selama satu tahun sebelum mengikuti prajabatan, pimpinan instansi atau unit, sebaiknya mengawasi kinerja CPNS dengan maksimal.

Sehingga nanti bisa keluar penilaian yang bisa mengukur standar kompetensinya. Apakah seseorang yang lolos menjadi CPNS itu layak untuk diangkat menjadi PNS. Lina juga mengatakan di setiap jenjang kenaikan pangkat, juga harus berbasis kinerja.

Di dalam tes CPNS tahun ini pemerintah juga membuka jalur khusus. Yakni untuk pelamar dari Papua dan Papua Barat, lulusan cumlaude, serta penyandang disabilitas.

Menurut Lina kebijakan afirmasi seperti itu tidak menyalahi aturan. Sebab sudah diatur dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

’’Bahkan menurut saya afirmasinya tidak hanya untuk Papua dan Papua Barat,’’ jelasnya. Lina mengatakan anak-anak dari Aceh, yang juga jauh dari Jakarta atau Jawa, bisa diusulkan juga dibuka formasi khusus. Namun sebelum ditetapkan, harus diawali kajian yang matang. (wan/jun/ang)

Statistik CPNS 2017

Kuota
Kemenkumham 17.526
Mahkamah Agung 1.684

Pelamar
Kemenkumham 1.116.138
Mahkamah Agung 30.715

Kuota
60 Instansi pusat 17.428
Pemprov Kalimantan Utara 500
Pelamar 1.295.925

Instansi paling banyak pendaftar

1. Kemendikbud (kuota 300): pelamar 144.779
2. Kemenkeu (kuota 2.880): pelamar 123.606
3. Kemenkes (kuota 1.000): pelamar 107.951
4. Kejagung (kuota 1.000): pelamar 69.393
5. Kemenhub (kuota 393): pelamar 65.276

Sumber: BKN